Jakarta (InsightMedia) –Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa isu kelangkaan LPG 3 kg yang beredar di masyarakat adalah tidak benar. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Bahlil memastikan bahwa tidak ada pemangkasan subsidi atau pengurangan impor gas untuk LPG 3 kg.
“Tidak ada pembatasan kuota untuk LPG 3 kg. Volume impor kita tetap sama, baik bulan lalu, bulan ini, maupun beberapa bulan sebelumnya. Subsidi untuk LPG 3 kg juga tidak dipangkas, semuanya tetap berjalan seperti biasa,” ungkap Bahlil. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks capaian sektor ESDM tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025.
Menteri Bahlil menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat. “Kita akan terus memantau dan memastikan distribusi berjalan lancar agar masyarakat tidak terganggu,” ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh rumor yang tidak berdasar dan tetap mempercayai informasi resmi dari pemerintah.
Sebagai informasi, LPG 3 kg adalah salah satu energi yang sangat penting untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil menengah. Dengan jaminan dari pemerintah mengenai ketersediaan dan subsidi, diharapkan masyarakat dapat beraktivitas tanpa khawatir akan kelangkaan.
Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg) mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dianggap merugikan masyarakat yang kini kesulitan mendapatkan pasokan gas elpiji 3 kg.
Kebijakan yang mulai berlaku ini mengharuskan pengecer untuk beralih status menjadi pangkalan resmi Pertamina dalam waktu satu bulan. Hal ini dinilai akan menyusahkan para pengecer kecil dan mengurangi akses masyarakat terhadap elpiji yang merupakan kebutuhan pokok. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai langkah ini sebagai blunder pemerintah. “Kebijakan ini mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen, dan melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil,” ungkap Fahmy.
Menanggapi kritik yang muncul, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengatur mekanisme perubahan status pengecer menjadi pangkalan. “Ya, memang kalau pengecer-pengecer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan, menjadi pangkalan. Tidak menjadi pengecer,” katanya saat ditemui di acara outbound DPP Partai Golkar di Bogor. Bahlil menekankan bahwa perubahan ini diperlukan untuk menjaga ketahanan pasokan gas elpiji di masyarakat.
Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia adalah sosok yang lahir dari keluarga sederhana di Banda, Maluku Utara. Sebelum meniti karir sebagai menteri, ia dikenal sebagai pengusaha sukses dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Dengan latar belakang pengalaman yang beragam, Bahlil berkomitmen untuk mendengarkan masukan dari masyarakat terkait kebijakan yang diambilnya. (put)
