Jakarta (Insight Media) — Anggota DPR RI, Dr. Hj. Arzetti Bilbina, menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan kebutuhan utama bagi pekerja. Ia menyebut, program ini bukan sekadar pilihan, melainkan bentuk perlindungan yang wajib dimiliki setiap pekerja, terutama mereka yang tidak memiliki slip gaji atau penghasilan tetap.
Menurut Arzetti, pekerja menghadapi risiko besar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jam kerja yang panjang, bahkan bisa mencapai 24 jam, berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan maupun kecelakaan kerja. “Kita butuh pegangan ketika bekerja. Jika terjadi sesuatu, ada perlindungan,” ujar Arzetti di Jakarta, Senin (18/8/2025).
Risiko Pekerja Tinggi
Arzetti menjelaskan, setiap orang yang bekerja memiliki tanggung jawab melindungi diri dan keluarganya. Tanpa jaminan sosial, pekerja rentan menghadapi biaya besar ketika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. “Ini bukan bicara keuntungan atau kepentingan, tapi bicara kebutuhan,” katanya.
Ia menilai banyak pekerja masih enggan mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Mereka beranggapan iuran hanya terpakai saat sakit. Padahal, menurutnya, biaya kesehatan bisa membengkak sewaktu-waktu. Program ini, kata Arzetti, memberi ketenangan, rasa aman, dan jaminan perlindungan bagi pekerja serta keluarganya.
Bukan Asuransi Komersial
Dalam penjelasannya, Arzetti menekankan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bukanlah asuransi komersial. Program ini merupakan bentuk apresiasi dan reward dari pemerintah untuk masyarakat pekerja. Manfaatnya mencakup pembiayaan pengobatan tanpa batas, santunan kecelakaan kerja, hingga jaminan kematian.
“BPJS Ketenagakerjaan adalah apresiasi pemerintah untuk memerdekakan masyarakat, bukan hanya secara euforia, tapi juga dari sisi kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.
Menurutnya, konsep jaminan sosial tersebut berbeda dari layanan asuransi swasta. Program pemerintah ini dirancang agar pekerja tetap terlindungi dalam berbagai kondisi, tanpa membedakan status pekerjaan.
Harapan Sosialisasi Meluas
Arzetti menyebut pentingnya sosialisasi lebih luas agar masyarakat, khususnya pekerja informal, memahami manfaat program. Ia mencontohkan kelompok wartawan yang kerap bekerja tanpa jam kerja tetap. Mereka, kata dia, sangat membutuhkan perlindungan sosial.
“Saya berharap wartawan, pekerja harian, hingga tenaga lepas mulai sadar. Jangan tunggu sakit atau kecelakaan baru merasa perlu,” kata Arzetti.
Ia juga mengingatkan, manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga keluarga. Jika pekerja meninggal, santunan dapat membantu keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan.
Perlindungan Bagi Pekerja Informal
Arzetti menekankan pekerja informal memiliki kerentanan lebih tinggi dibanding pekerja formal. Tanpa kontrak kerja tetap, mereka sering kali tidak mendapat fasilitas perlindungan. “Jaminan sosial ini penting agar mereka tidak jatuh miskin ketika sakit atau kecelakaan,” katanya.
Ia mengajak masyarakat memandang iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk investasi perlindungan, bukan beban. Dengan cara itu, pekerja bisa lebih fokus menjalankan aktivitas tanpa dihantui kekhawatiran biaya kesehatan.
Dukungan DPR
Sebagai anggota DPR, Arzetti memastikan lembaganya mendukung penguatan program jaminan sosial. Legislator dari Komisi IX ini berkomitmen mendorong regulasi dan kebijakan yang memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Negara wajib hadir melindungi rakyat pekerja. Karena itu, DPR akan terus mengawal,” ujarnya.
Arzetti menutup dengan ajakan agar masyarakat tidak lagi menunda mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai perlindungan sosial bagian dari hak dasar pekerja. “Kalau kita sehat dan terlindungi, keluarga juga akan merasa aman,” katanya.
Ia optimistis dengan peningkatan kesadaran, kesejahteraan pekerja Indonesia akan lebih terjamin. “BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya perlindungan, tapi bentuk penghargaan atas kerja keras,” ujar Arzetti.
Dengan sosialisasi yang intensif, ia berharap pekerja di berbagai sektor mulai memandang BPJS Ketenagakerjaan sebagai kebutuhan. Perlindungan ini, kata Arzetti, menjadi fondasi penting bagi keamanan sosial masyarakat di masa depan. (Put)
