Jakarta (InsightMedia) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa industri yang berorientasi ekspor, termasuk Pupuk Kaltim, tidak akan mendapatkan harga gas murah melalui skema harga gas bumi tertentu (HGBT). Pernyataan ini disampaikan setelah konferensi pers mengenai capaian sektor ESDM Tahun 2024 dan rencana kerja Tahun 2025.
Bahlil menegaskan bahwa HGBT tidak berlaku untuk bahan baku hasil hilirisasi yang ditujukan untuk ekspor. “HGBT itu tidak berlaku untuk bahan baku hasil hilirisasi yang untuk ekspor. Nggak berlaku,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung industrialisasi di dalam negeri, di mana pendapatan negara yang seharusnya diterima tidak dipungut demi menciptakan nilai tambah yang lebih baik melalui hilirisasi.
Dalam konteks ini, Bahlil merinci bahwa potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor hulu migas akibat HGBT diperkirakan mencapai Rp87 triliun. “Jadi, HGBT itu bukan berarti negara tidak kasih duit. Itu ada potensi negara yang tidak dipungut untuk memberikan sweetener kepada perusahaan agar dia menopang industri hilirisasinya,” tambahnya.
Selain itu, Bahlil Lahadalia menginformasikan bahwa dalam rapat terbatas, harga HGBT telah diputuskan naik dari 6 dolar AS per MMBTU menjadi 7 dolar AS per MMBTU, seiring dengan kenaikan harga gas di pasar dunia. Untuk bahan baku industri, harga HGBT maksimal ditetapkan di angka 6,5 dolar AS per MMBTU, sementara harga gas untuk keperluan listrik dibatasi maksimal 7 dolar AS per MMBTU.
Meski demikian, penerima HGBT tetap akan difokuskan pada tujuh sektor industri, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, mengungkapkan bahwa meskipun ada kenaikan HGBT, dampaknya diperkirakan tidak signifikan bagi industri. “Yang penting itu adalah stabilitas pasokannya dan stabilitas harga,” katanya. (put)
